Ombudsman: Kemkominfo dan BAKTI Harus Fokus Bangun Telekomunikasi di Daerah 3T
Ombudsman RI memberikan dukungan Kemkominfo yang minta operator mobile membuat jaringan telekomunikasi di 3.435 dusun non 3T yang belum memperoleh service internet.
Keinginan Kemkominfo ini bersamaan dengan dilakukan ekstensi ijin pita frekwensi radio operator telko di frekwensi 800Mhz, 900Mhz, dan 1.8GHz sampai 10 tahun.
Awalnya, Menkominfo Johnny G Plate memperjelas bila operator tidak masukkan loyalitas pembangunan 3.435 dusun itu, ijin ekstensi frekwensi radio cuman diberi satu tahun.
Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih memiliki pendapat, loyalitas pembangunan di 3.435 dusun non komersil bukan sebatas instruksi UU Telekomunikasi dan juga instruksi konstitusi.
Dia menyebutkan, dulu operator mobile banyak yang meremehkan instruksi UU Telekomunikasi dan cuman membuat wilayah yang memberikan keuntungan.
Sekarang, saat wabah Covid-19 berlangsung, pemerintahan mengetahui banyak warga di wilayah terasing yang tidak memperoleh akses telekomunikasi dan internet. Pemerintahan juga selanjutnya mempersyaratkan operator telko untuk membuat di wilayah non-komersial.
"Pemerintahan jangan bermain-main kembali berkenaan loyalitas pembangunan. Jumlahnya wilayah yang belum mendapatkan service telekomunikasi adalah bukti peraturan Kemkominfo yang lama meremehkan amanat universal servis obligation," kata Alamsyah.
Dia juga beri pujian keteguhan Menkominfo Johnny G Plate berkenaan syarat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di 3.435 dusun oleh operator mobile.
"Manuver operator telko tunda pembangunan di wilayah terasing bawa imbas negatif untuk alih bentuk digital," ucapnya.
Supaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di dusun terasing dapat berjalan sama gagasan, Alamsyah minta Kemkominfo dan BAKTI untuk lebih serius sediakan service telekomunikasi di wilayah.
"Banyak infrastruktur telekomunikasi untuk wilayah terasing seperti pembangunan Palapa Ring belum jadi jalan keluar untuk penggelaran jaringan telekomunikasi di wilayah USO." kata Alamsyah.
Dia memandang, gagasan pemerintahan untuk membuat infrastruktur telekomunikasi dari dana APBN ialah hal salah, masalahnya ada dana USO dari operator telekomunikasi.
Alamsyah menyorot BAKTI yang sekarang sering berpromosi di sejumlah stasiun TV nasional. Menurut dia, ini membuat peranan khusus BAKTI membuat telekomunikasi di wilayah USO jadi teralihkan.
"Saya menginginkan Menkominfo Johnny G Plate mengatur peraturan masa lampau Kemkominfo dan BAKTI yang tidak pas. Maksudnya supaya dana USO yang terbatas dapat digunakan sebagus-baiknya untuk membuat jaringan telekomunikasi di wilayah USO," katanya.
